Surat-Surat RA Kartini Diragukan
Ada kalangan yang meragukan kebenaran surat-surat Kartini. Ada dugaan J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan saat itu, merekayasa surat-surat Kartini. Kecurigaan ini timbul karena memang buku Kartini terbit saat pemerintahan kolonial Belanda menjalankan politik etis di Hindia Belanda.
Abendanon termasuk yang berkepentingan dan mendukung politik etis. Hingga saat ini pun sebagian besar naskah asli surat tak diketahui keberadaannya. Menurut almarhumah Sulastin Sutrisno, jejak keturunan J.H. Abendanon pun sukar untuk dilacak Pemerintah Belanda. Demikian tulis Wikipedia.
Penetapan tanggal kelahiran Kartini sebagai hari besar juga agak diperdebatkan. Pihak yang tidak begitu menyetujui, mengusulkan agar tidak hanya merayakan Hari Kartini saja, namun merayakannya sekaligus dengan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Alasan mereka adalah agar tidak pilih kasih dengan pahlawan-pahlawan wanita Indonesia lainnya, karena masih ada pahlawan wanita lain yang tidak kalah hebat dengan Kartini. Menurut mereka, wilayah perjuangan Kartini itu hanyalah di Jepara dan Rembang saja, Kartini juga tidak pernah memanggul senjata melawan penjajah. Dan berbagai alasan lainnya. Pihak yang pro mengatakan bahwa Kartini tidak hanya seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia saja, melainkan adalah tokoh nasional; artinya, dengan ide dan gagasan pembaruannya tersebut dia telah berjuang untuk kepentingan bangsanya. Cara pikirnya sudah melingkupi perjuangan nasional.
Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya, seperti tertulis: Zelf-ontwikkeling dan Zelf-onderricht, Zelf- vertrouwen dan Zelf-werkzaamheid dan juga Solidariteit. Semua itu atas dasar Religieusiteit, Wijsheid en Schoonheid (yaitu Ketuhanan, Kebijaksanaan dan Keindahan), ditambah dengan Humanitarianisme (peri kemanusiaan) dan Nasionalisme (cinta tanah air).
Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar. Pada perkenalan dengan Estelle “Stella” Zeehandelaar, Kartini mengungkap keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu.
Pandangan-pandangan kritis lain yang diungkapkan Kartini dalam surat-suratnya adalah kritik terhadap agamanya. Ia mempertanyakan mengapa kitab suci harus dilafalkan dan dihafalkan tanpa diwajibkan untuk dipahami. Ia mengungkapkan tentang pandangan bahwa dunia akan lebih damai jika tidak ada agama yang sering menjadi alasan manusia untuk berselisih, terpisah, dan saling menyakiti. “…Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu…” Kartini mempertanyakan tentang agama yang dijadikan pembenaran bagi kaum laki-laki untuk berpoligami. Bagi Kartini, lengkap sudah penderitaan perempuan Jawa yang dunianya hanya sebatas tembok rumah.
Surat-surat Kartini banyak mengungkap tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju. Meski memiliki seorang ayah yang tergolong maju karena telah menyekolahkan anak-anak perempuannya meski hanya sampai umur 12 tahun, tetap saja pintu untuk ke sana tertutup. Kartini sangat mencintai sang ayah, namun ternyata cinta kasih terhadap sang ayah tersebut juga pada akhirnya menjadi kendala besar dalam mewujudkan cita-cita. Sang ayah dalam surat juga diungkapkan begitu mengasihi Kartini. Ia disebutkan akhirnya mengizinkan Kartini untuk belajar menjadi guru di Betawi, meski sebelumnya tak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan studi ke Belanda ataupun untuk masuk sekolah kedokteran di Betawi.
Keinginan Kartini untuk melanjutkan studi, terutama ke Eropa, memang terungkap dalam surat-suratnya. Beberapa sahabat penanya mendukung dan berupaya mewujudkan keinginan Kartini tersebut. Ketika akhirnya Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud tersebut, terungkap adanya kekecewaan dari sahabat-sahabat penanya. Niat dan rencana untuk belajar ke Belanda tersebut akhirnya beralih ke Betawi saja setelah dinasihati oleh Nyonya Abendanon bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan adiknya Rukmini.
Pada pertengahan tahun 1903 saat berusia sekitar 24 tahun, niat untuk melanjutkan studi menjadi guru di Betawi pun pupus. Dalam sebuah surat kepada Nyonya Abendanon, Kartini mengungkap tidak berniat lagi karena ia sudah akan menikah. “…Singkat dan pendek saja, bahwa saya tiada hendak mempergunakan kesempatan itu lagi, karena saya sudah akan kawin…” Padahal saat itu pihak departemen pengajaran Belanda sudah membuka pintu kesempatan bagi KarTini dan Rukmini untuk belajar di Betawi.
Saat menjelang pernikahannya, terdapat perubahan penilaian Kartini soal adat Jawa. Ia menjadi lebih toleran. Ia menganggap pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginan mendirikan sekolah bagi para perempuan bumiputra kala itu. Dalam surat-suratnya, Kartini menyebutkan bahwa sang suami tidak hanya mendukung keinginannya untuk mengembangkan ukiran Jepara dan sekolah bagi perempuan bumiputra saja, tetapi juga disebutkan agar Kartini dapat menulis sebuah buku. [*] BM/DPT
Ditulis tanggal:21/04/2010 Oleh RINIZAH
SOURCE:http://www.dapunta.com/surat-surat-ra-kartini-diragukan/524.html
Rabu, 20 April 2011
RA KARTINI (1879-1904)
Raden Ajeng Kartini (1879-1904)
Ditulis tanggal:21/04/2010 di Sejarah
Pejuang Kemajuan Wanita
Door Duistermis tox Licht, Habis Gelap Terbitlah Terang, itulah judul buku dari kumpulan surat-surat Raden Ajeng Kartini yang terkenal. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya.
Buku itu menjadi pedorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Perjuangan Kartini tidaklah hanya tertulis di atas kertas tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak gadis di Jepara dan Rembang.
Upaya dari puteri seorang Bupati Jepara ini telah membuka penglihatan kaumnya di berbagai daerah lainnya. Sejak itu sekolah-sekolah wanita lahir dan bertumbuh di berbagai pelosok negeri. Wanita Indonesia pun telah lahir menjadi manusia seutuhnya.
Di era Kartini, akhir abad 19 sampai awal abad 20, wanita-wanita negeri ini belum memperoleh kebebasan dalam berbagai hal. Mereka belum diijinkan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seperti pria bahkan belum diijinkan menentukan jodoh/suami sendiri, dan lain sebagainya.
Kartini yang merasa tidak bebas menentukan pilihan bahkan merasa tidak mempunyai pilihan sama sekali karena dilahirkan sebagai seorang wanita, juga selalu diperlakukan beda dengan saudara maupun teman-temannya yang pria, serta perasaan iri dengan kebebasan wanita-wanita Belanda, akhirnya menumbuhkan keinginan dan tekad di hatinya untuk mengubah kebiasan kurang baik itu.
Pada saat itu, Raden Ajeng Kartini yang lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879, ini sebenarnya sangat menginginkan bisa memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, namun sebagaimana kebiasaan saat itu dia pun tidak diizinkan oleh orang tuanya.
Dia hanya sempat memperoleh pendidikan sampai E.L.S. (Europese Lagere School) atau tingkat sekolah dasar. Setamat E.L.S, Kartini pun dipingit sebagaimana kebiasaan atau adat-istiadat yang berlaku di tempat kelahirannya dimana setelah seorang wanita menamatkan sekolah di tingkat sekolah dasar, gadis tersebut harus menjalani masa pingitan sampai tiba saatnya untuk menikah.
Merasakan hambatan demikian, Kartini remaja yang banyak bergaul dengan orang-orang terpelajar serta gemar membaca buku khususnya buku-buku mengenai kemajuan wanita seperti karya-karya Multatuli “Max Havelaar” dan karya tokoh-tokoh pejuang wanita di Eropa, mulai menyadari betapa tertinggalnya wanita sebangsanya bila dibandingkan dengan wanita bangsa lain terutama wanita Eropa.
Dia merasakan sendiri bagaimana ia hanya diperbolehkan sekolah sampai tingkat sekolah dasar saja padahal dirinya adalah anak seorang Bupati. Hatinya merasa sedih melihat kaumnya dari anak keluarga biasa yang tidak pernah disekolahkan sama sekali.
Sejak saat itu, dia pun berkeinginan dan bertekad untuk memajukan wanita bangsanya, Indonesia. Dan langkah untuk memajukan itu menurutnya bisa dicapai melalui pendidikan. Untuk merealisasikan cita-citanya itu, dia mengawalinya dengan mendirikan sekolah untuk anak gadis di daerah kelahirannya, Jepara. Di sekolah tersebut diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. Semuanya itu diberikannya tanpa memungut bayaran alias cuma-cuma.
Bahkan demi cita-cita mulianya itu, dia sendiri berencana mengikuti Sekolah Guru di Negeri Belanda dengan maksud agar dirinya bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik. Beasiswa dari Pemerintah Belanda pun telah berhasil diperolehnya, namun keinginan tersebut kembali tidak tercapai karena larangan orangtuanya. Guna mencegah kepergiannya tersebut, orangtuanya pun memaksanya menikah pada saat itu dengan Raden Adipati Joyodiningrat, seorang Bupati di Rembang.
Berbagai rintangan tidak menyurutkan semangatnya, bahkan pernikahan sekalipun. Setelah menikah, dia masih mendirikan sekolah di Rembang di samping sekolah di Jepara yang sudah didirikannya sebelum menikah. Apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan ‘Sekolah Kartini’ di tempat masing-masing seperti di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon.
Sepanjang hidupnya, Kartini sangat senang berteman. Dia mempunyai banyak teman baik di dalam negeri maupun di Eropa khususnya dari negeri Belanda, bangsa yang sedang menjajah Indonesia saat itu. Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan wanita negerinya. Kepada teman-temannya yang orang Belanda dia sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya tersebut, tentang adanya persamaan hak kaum wanita dan pria.
Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang dalam bahasa Belanda berjudul Door Duisternis tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang). Apa yang terdapat dalam buku itu sangat berpengaruh besar dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia karena isi tulisan tersebut telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia di kemudian hari.
Apa yang sudah dilakukan RA Kartini sangatlah besar pengaruhnya kepada kebangkitan bangsa ini. Mungkin akan lebih besar dan lebih banyak lagi yang akan dilakukannya seandainya Allah memberikan usia yang panjang kepadanya. Namun Allah menghendaki lain, ia meninggal dunia di usia muda, usia 25 tahun, yakni pada tanggal 17 September 1904, ketika melahirkan putra pertamanya.
Mengingat besarnya jasa Kartini pada bangsa ini maka atas nama negara, pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini.
Belakangan ini, penetapan tanggal kelahiran Kartini sebagai hari besar agak diperdebatkan. Dengan berbagai argumentasi, masing-masing pihak memberikan pendapat masing-masing. Masyarakat yang tidak begitu menyetujui, ada yang hanya tidak merayakan Hari Kartini namun merayakannya sekaligus dengan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember.
Alasan mereka adalah agar tidak pilih kasih dengan pahlawan-pahlawan wanita Indonesia lainnya. Namun yang lebih ekstrim mengatakan, masih ada pahlawan wanita lain yang lebih hebat daripada RA Kartini. Menurut mereka, wilayah perjuangan Kartini itu hanyalah di Jepara dan Rembang saja, Kartini juga tidak pernah memanggul senjata melawan penjajah. Dan berbagai alasan lainnya.
Sedangkan mereka yang pro malah mengatakan Kartini tidak hanya seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia saja melainkan adalah tokoh nasional artinya, dengan ide dan gagasan pembaruannya tersebut dia telah berjuang untuk kepentingan bangsanya. Cara pikirnya sudah dalam skop nasional.
Sekalipun Sumpah Pemuda belum dicetuskan waktu itu, tapi pikiran-pikirannya tidak terbatas pada daerah kelahiranya atau tanah Jawa saja. Kartini sudah mencapai kedewasaan berpikir nasional sehingga nasionalismenya sudah seperti yang dicetuskan oleh Sumpah Pemuda 1928.
Terlepas dari pro kontra tersebut, dalam sejarah bangsa ini kita banyak mengenal nama-nama pahlawan wanita kita seperti Cut Nya’ Dhien, Cut Mutiah, Nyi. Ageng Serang, Dewi Sartika, Nyi Ahmad Dahlan, Ny. Walandouw Maramis, Christina Martha Tiahohu, dan lainnya.
Mereka berjuang di daerah, pada waktu, dan dengan cara yang berbeda. Ada yang berjuang di Aceh, Jawa, Maluku, Menado dan lainnya. Ada yang berjuang pada zaman penjajahan Belanda, pada zaman penjajahan Jepang, atau setelah kemerdekaan. Ada yang berjuang dengan mengangkat senjata, ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui organisasi maupun cara lainnya. Mereka semua adalah pejuang-pejuang bangsa, pahlawan-pahlawan bangsa yang patut kita hormati dan teladani.
Raden Ajeng Kartini sendiri adalah pahlawan yang mengambil tempat tersendiri di hati kita dengan segala cita-cita, tekad, dan perbuatannya. Ide-ide besarnya telah mampu menggerakkan dan mengilhami perjuangan kaumnya dari kebodohan yang tidak disadari pada masa lalu. Dengan keberanian dan pengorbanan yang tulus, dia mampu menggugah kaumnya dari belenggu diskriminasi.
Bagi wanita sendiri, dengan upaya awalnya itu kini kaum wanita di negeri ini telah menikmati apa yang disebut persamaan hak tersebut. Perjuangan memang belum berakhir, di era globalisasi ini masih banyak dirasakan penindasan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan.
Itu semua adalah sisa-sisa dari kebiasaan lama yang oleh sebagian orang baik oleh pria yang tidak rela melepaskan sifat otoriternya maupun oleh sebagian wanita itu sendiri yang belum berani melawan kebiasaan lama. Namun kesadaran telah lama ditanamkan kartini, sekarang adalah masa pembinaan. [*]TokohIndonesia/DPT
***
Biografi
Nama: Raden Ajeng Kartini
Lahir: Jepara, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1879
Meninggal: Tanggal 17 September 1904, (sewaktu melahirkan putra pertamanya)
Suami: Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati Rembang
Pendidikan: E.L.S. (Europese Lagere School), setingkat sekolah dasar
Prestasi:
- Mendirikan sekolah untuk wanita di Jepara
- Mendirikan sekolah untuk wanita di Rembang
Kumpulan surat-surat:
- Door Duisternis tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang).
Penghormatan:
- Gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional
- Hari Kelahirannya tanggal 21 April ditetapkan sebagai hari besar
Sumber:
- Album Pahlawan Bangsa Cetakan ke 18, penerbit PT Mutiara Sumber Widya
- Wajah-Wajah Nasional cetakan pertama. Karangan: Solichin Salam
SOURCE: http://www.dapunta.com/raden-ajeng-kartini-1879-1904/516.html
Ditulis tanggal:21/04/2010 di Sejarah
Pejuang Kemajuan Wanita
Door Duistermis tox Licht, Habis Gelap Terbitlah Terang, itulah judul buku dari kumpulan surat-surat Raden Ajeng Kartini yang terkenal. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya.
Buku itu menjadi pedorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Perjuangan Kartini tidaklah hanya tertulis di atas kertas tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak gadis di Jepara dan Rembang.
Upaya dari puteri seorang Bupati Jepara ini telah membuka penglihatan kaumnya di berbagai daerah lainnya. Sejak itu sekolah-sekolah wanita lahir dan bertumbuh di berbagai pelosok negeri. Wanita Indonesia pun telah lahir menjadi manusia seutuhnya.
Di era Kartini, akhir abad 19 sampai awal abad 20, wanita-wanita negeri ini belum memperoleh kebebasan dalam berbagai hal. Mereka belum diijinkan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seperti pria bahkan belum diijinkan menentukan jodoh/suami sendiri, dan lain sebagainya.
Kartini yang merasa tidak bebas menentukan pilihan bahkan merasa tidak mempunyai pilihan sama sekali karena dilahirkan sebagai seorang wanita, juga selalu diperlakukan beda dengan saudara maupun teman-temannya yang pria, serta perasaan iri dengan kebebasan wanita-wanita Belanda, akhirnya menumbuhkan keinginan dan tekad di hatinya untuk mengubah kebiasan kurang baik itu.
Pada saat itu, Raden Ajeng Kartini yang lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879, ini sebenarnya sangat menginginkan bisa memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, namun sebagaimana kebiasaan saat itu dia pun tidak diizinkan oleh orang tuanya.
Dia hanya sempat memperoleh pendidikan sampai E.L.S. (Europese Lagere School) atau tingkat sekolah dasar. Setamat E.L.S, Kartini pun dipingit sebagaimana kebiasaan atau adat-istiadat yang berlaku di tempat kelahirannya dimana setelah seorang wanita menamatkan sekolah di tingkat sekolah dasar, gadis tersebut harus menjalani masa pingitan sampai tiba saatnya untuk menikah.
Merasakan hambatan demikian, Kartini remaja yang banyak bergaul dengan orang-orang terpelajar serta gemar membaca buku khususnya buku-buku mengenai kemajuan wanita seperti karya-karya Multatuli “Max Havelaar” dan karya tokoh-tokoh pejuang wanita di Eropa, mulai menyadari betapa tertinggalnya wanita sebangsanya bila dibandingkan dengan wanita bangsa lain terutama wanita Eropa.
Dia merasakan sendiri bagaimana ia hanya diperbolehkan sekolah sampai tingkat sekolah dasar saja padahal dirinya adalah anak seorang Bupati. Hatinya merasa sedih melihat kaumnya dari anak keluarga biasa yang tidak pernah disekolahkan sama sekali.
Sejak saat itu, dia pun berkeinginan dan bertekad untuk memajukan wanita bangsanya, Indonesia. Dan langkah untuk memajukan itu menurutnya bisa dicapai melalui pendidikan. Untuk merealisasikan cita-citanya itu, dia mengawalinya dengan mendirikan sekolah untuk anak gadis di daerah kelahirannya, Jepara. Di sekolah tersebut diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. Semuanya itu diberikannya tanpa memungut bayaran alias cuma-cuma.
Bahkan demi cita-cita mulianya itu, dia sendiri berencana mengikuti Sekolah Guru di Negeri Belanda dengan maksud agar dirinya bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik. Beasiswa dari Pemerintah Belanda pun telah berhasil diperolehnya, namun keinginan tersebut kembali tidak tercapai karena larangan orangtuanya. Guna mencegah kepergiannya tersebut, orangtuanya pun memaksanya menikah pada saat itu dengan Raden Adipati Joyodiningrat, seorang Bupati di Rembang.
Berbagai rintangan tidak menyurutkan semangatnya, bahkan pernikahan sekalipun. Setelah menikah, dia masih mendirikan sekolah di Rembang di samping sekolah di Jepara yang sudah didirikannya sebelum menikah. Apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan ‘Sekolah Kartini’ di tempat masing-masing seperti di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon.
Sepanjang hidupnya, Kartini sangat senang berteman. Dia mempunyai banyak teman baik di dalam negeri maupun di Eropa khususnya dari negeri Belanda, bangsa yang sedang menjajah Indonesia saat itu. Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan wanita negerinya. Kepada teman-temannya yang orang Belanda dia sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya tersebut, tentang adanya persamaan hak kaum wanita dan pria.
Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang dalam bahasa Belanda berjudul Door Duisternis tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang). Apa yang terdapat dalam buku itu sangat berpengaruh besar dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia karena isi tulisan tersebut telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia di kemudian hari.
Apa yang sudah dilakukan RA Kartini sangatlah besar pengaruhnya kepada kebangkitan bangsa ini. Mungkin akan lebih besar dan lebih banyak lagi yang akan dilakukannya seandainya Allah memberikan usia yang panjang kepadanya. Namun Allah menghendaki lain, ia meninggal dunia di usia muda, usia 25 tahun, yakni pada tanggal 17 September 1904, ketika melahirkan putra pertamanya.
Mengingat besarnya jasa Kartini pada bangsa ini maka atas nama negara, pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini.
Belakangan ini, penetapan tanggal kelahiran Kartini sebagai hari besar agak diperdebatkan. Dengan berbagai argumentasi, masing-masing pihak memberikan pendapat masing-masing. Masyarakat yang tidak begitu menyetujui, ada yang hanya tidak merayakan Hari Kartini namun merayakannya sekaligus dengan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember.
Alasan mereka adalah agar tidak pilih kasih dengan pahlawan-pahlawan wanita Indonesia lainnya. Namun yang lebih ekstrim mengatakan, masih ada pahlawan wanita lain yang lebih hebat daripada RA Kartini. Menurut mereka, wilayah perjuangan Kartini itu hanyalah di Jepara dan Rembang saja, Kartini juga tidak pernah memanggul senjata melawan penjajah. Dan berbagai alasan lainnya.
Sedangkan mereka yang pro malah mengatakan Kartini tidak hanya seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia saja melainkan adalah tokoh nasional artinya, dengan ide dan gagasan pembaruannya tersebut dia telah berjuang untuk kepentingan bangsanya. Cara pikirnya sudah dalam skop nasional.
Sekalipun Sumpah Pemuda belum dicetuskan waktu itu, tapi pikiran-pikirannya tidak terbatas pada daerah kelahiranya atau tanah Jawa saja. Kartini sudah mencapai kedewasaan berpikir nasional sehingga nasionalismenya sudah seperti yang dicetuskan oleh Sumpah Pemuda 1928.
Terlepas dari pro kontra tersebut, dalam sejarah bangsa ini kita banyak mengenal nama-nama pahlawan wanita kita seperti Cut Nya’ Dhien, Cut Mutiah, Nyi. Ageng Serang, Dewi Sartika, Nyi Ahmad Dahlan, Ny. Walandouw Maramis, Christina Martha Tiahohu, dan lainnya.
Mereka berjuang di daerah, pada waktu, dan dengan cara yang berbeda. Ada yang berjuang di Aceh, Jawa, Maluku, Menado dan lainnya. Ada yang berjuang pada zaman penjajahan Belanda, pada zaman penjajahan Jepang, atau setelah kemerdekaan. Ada yang berjuang dengan mengangkat senjata, ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui organisasi maupun cara lainnya. Mereka semua adalah pejuang-pejuang bangsa, pahlawan-pahlawan bangsa yang patut kita hormati dan teladani.
Raden Ajeng Kartini sendiri adalah pahlawan yang mengambil tempat tersendiri di hati kita dengan segala cita-cita, tekad, dan perbuatannya. Ide-ide besarnya telah mampu menggerakkan dan mengilhami perjuangan kaumnya dari kebodohan yang tidak disadari pada masa lalu. Dengan keberanian dan pengorbanan yang tulus, dia mampu menggugah kaumnya dari belenggu diskriminasi.
Bagi wanita sendiri, dengan upaya awalnya itu kini kaum wanita di negeri ini telah menikmati apa yang disebut persamaan hak tersebut. Perjuangan memang belum berakhir, di era globalisasi ini masih banyak dirasakan penindasan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan.
Itu semua adalah sisa-sisa dari kebiasaan lama yang oleh sebagian orang baik oleh pria yang tidak rela melepaskan sifat otoriternya maupun oleh sebagian wanita itu sendiri yang belum berani melawan kebiasaan lama. Namun kesadaran telah lama ditanamkan kartini, sekarang adalah masa pembinaan. [*]TokohIndonesia/DPT
***
Biografi
Nama: Raden Ajeng Kartini
Lahir: Jepara, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1879
Meninggal: Tanggal 17 September 1904, (sewaktu melahirkan putra pertamanya)
Suami: Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati Rembang
Pendidikan: E.L.S. (Europese Lagere School), setingkat sekolah dasar
Prestasi:
- Mendirikan sekolah untuk wanita di Jepara
- Mendirikan sekolah untuk wanita di Rembang
Kumpulan surat-surat:
- Door Duisternis tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang).
Penghormatan:
- Gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional
- Hari Kelahirannya tanggal 21 April ditetapkan sebagai hari besar
Sumber:
- Album Pahlawan Bangsa Cetakan ke 18, penerbit PT Mutiara Sumber Widya
- Wajah-Wajah Nasional cetakan pertama. Karangan: Solichin Salam
SOURCE: http://www.dapunta.com/raden-ajeng-kartini-1879-1904/516.html
Selasa, 19 April 2011
Sosialisasi RPJMN 2010-2014 Wil. Jawa-Bali
Dokumen - RPJM Nasional 2010-2014
Senin, 19 April 2010 18:44
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, proses pencapaian visi dan misi nasional dilakukan melalui pentahapan lima tahunan. Dalam proses tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 ini adalah tahapan kedua dengan penekanan prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, serta penguatan daya saing perekonomian. Dokumen ini telah ditetapkan pemerintah dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010.
Visi Indonesia tahun 2014 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.” Upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya bangsa.
Untuk mewujudkannya, penguatan triple track strategy (pro growth, pro job, and pro poor) akan dilanjutkan disertai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Sementara itu, perwujudan Indonesia yang demokratis akan tercermin dari terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat, dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
Upaya yang akan dilakukan adalah memantapkan konsolidasi demokrasi. Visi terakhir Indonesia yang berkeadilan mengangankan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Pencapaian visi ini akan dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pengurangan kesenjangan.
RPJMN 2010-2014 disusun dalam 3 (tiga) buku. Buku I (pertama) memuat visi, misi, sasaran, kerangka makro dan prioritas nasional. Buku II (kedua) menguraikan strategi pembangunan pada 9 (sembilan) bidang pembangunan serta isu-isu lintas bidang. Kesembilan bidang tersebut adalah :
1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;
2. Ekonomi;
3. Iptek;
4. Sarana dan Prasarana;
5. Politik;
6. Pertahanan dan Keamanan;
7. Hukum dan Aparatur;
8. Wilayah dan Tata Ruang; serta
9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Buku III (ketiga) memuat isu-isu strategis dan strategi pengembangan wilayah yang pembahasannya diorganisasikan dalam 7 (tujuh) wilayah kepulauan: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Penyusunan RPJMN 2010-2014 dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, penyusunannya difokuskan pada prioritas-prioritas nasional. Dalam RPJMN 2010-2014 kerangka visi di atas dioperasionalkan dalam pelaksanaan 11 (sebelas) prioritas nasional yang meliputi:
1. reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. pendidikan;
3. kesehatan;
4. penanggulangan kemiskinan;
5. ketahanan pangan;
6. infrastruktur;
7. iklim investasi dan usaha;
8. energi;
9. lingkungan hidup dan bencana;
10. daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta
11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Di samping itu, upaya pencapaian visi nasional juga akan didukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang: politik, hukum dan keamanan (polhukam), perekonomian, serta kesejahteraan rakyat.
Kedua, penyusunan rencana kerja yang implementatif. Dalam hal ini, yang dimaksud implementatif adalah strategi dan program-program disusun dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia (resource envelope), disertai indikator capaian yang terukur, jelas penanggungjawabnya, dan jelas pula biaya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Setiap program harus jelas kaitannya dengan sasaran-sasaran utama.
Melalui penetapan Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014, Bappenas melakukan rangkaian kegiatan Sosialisasi RPJMN 2010-2014 kepada daerah. Kegiatan sosialisasi dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan membagi dalam 6 (enam) wilayah sosialisasi yaitu Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Selatan, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Sosialisasi RPJMN 2010-2014 wilayah Jawa-Bali diselenggarakan di Kota Denpasar pada tanggal 16 April 2010. Acara Sosialisasi RPJMN 2010-2014 dihadiri oleh para pemangku kebijakan, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali, yang meliputi Provinsi Bali, Jawa Timur, Di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.
Dalam acara Sosialisasi RPJMN 2010-2014 Wilayah Jawa-Bali tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, juga memaparkan mengenai arah pengembangan wilayah Jawa-Bali sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Dalam RPJMN 2010-2014, wilayah Jawa-Bali memiliki beberapa isu strategis, yakni:
1. ketimpangan pembangunan intrawilayah antara bagian utara dan selatan;
2. menjaga momentum pertumbuhan Jawa dan Bali;
3. belum optimalnya nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional;
4. semakin meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian wilayah;
5. terancamnya fungsi Jawa dan bali sebagai lumbung pangan nasional, baik karena konversi lahan sawah maupun karena krisis sumber daya air;
6. tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk wilayah Jabodetabek;
7. tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat kegiatan ekonomi;
8. tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan; (9) menurunnya daya dukung lingkungan;
9. tingginya kasus tindak pidana korupsi; (11) tingginya ancaman terorisme pada obyek vital;
10. rendahnya daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global; serta
11. besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut serta permasalahan spesifik di setiap wilayah, maka arah pengembangan wilayah Jawa-Bali dalam kurun 2010-2014 adalah:
1. percepatan pembangunan perdesaan;
2. penguatan keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan;
3. percepatan pembangunan wilayah selatan Jawa;
4. peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi dan investasi;
5. pemantapan transformasi struktur ekonomi;
6. peningkatan surplus perdagangan internasional;
7. pengembangan industri unggulan potensial;
8. pengembangan jasa pariwisata dan perdagangan;
9. mempertahankan fungsi Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional;
10. pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk;
11. pengurangan tingkat pengangguran;
12. pengurangan tingkat kemiskinan;
13. pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
14. pemeliharaan dan pemulihan sumber daya air;
15. penanganan ancaman bencana banjir dan longsor;
16. peningkatan pemberantasan korupsi;
17. meminimalkan ancaman terorisme;
18. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sektor sekunder dan tersier;
19. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); serta
20. meminimalkan dampak kerugian akibat bencana alam.
Selain itu, dalam paparannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, menegaskan bahwa dokumen RPJMN 2010-2014 hendaknya dapat dijadikan pegangan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dalam lima tahun ke depan baik di pusat maupun di daerah yaitu menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan Lembaga serta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Sumber: www.bappenas.go.id | 13 April 2010
Senin, 19 April 2010 18:44
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, proses pencapaian visi dan misi nasional dilakukan melalui pentahapan lima tahunan. Dalam proses tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 ini adalah tahapan kedua dengan penekanan prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, serta penguatan daya saing perekonomian. Dokumen ini telah ditetapkan pemerintah dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010.
Visi Indonesia tahun 2014 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.” Upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya bangsa.
Untuk mewujudkannya, penguatan triple track strategy (pro growth, pro job, and pro poor) akan dilanjutkan disertai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Sementara itu, perwujudan Indonesia yang demokratis akan tercermin dari terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat, dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
Upaya yang akan dilakukan adalah memantapkan konsolidasi demokrasi. Visi terakhir Indonesia yang berkeadilan mengangankan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Pencapaian visi ini akan dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pengurangan kesenjangan.
RPJMN 2010-2014 disusun dalam 3 (tiga) buku. Buku I (pertama) memuat visi, misi, sasaran, kerangka makro dan prioritas nasional. Buku II (kedua) menguraikan strategi pembangunan pada 9 (sembilan) bidang pembangunan serta isu-isu lintas bidang. Kesembilan bidang tersebut adalah :
1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;
2. Ekonomi;
3. Iptek;
4. Sarana dan Prasarana;
5. Politik;
6. Pertahanan dan Keamanan;
7. Hukum dan Aparatur;
8. Wilayah dan Tata Ruang; serta
9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Buku III (ketiga) memuat isu-isu strategis dan strategi pengembangan wilayah yang pembahasannya diorganisasikan dalam 7 (tujuh) wilayah kepulauan: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Penyusunan RPJMN 2010-2014 dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, penyusunannya difokuskan pada prioritas-prioritas nasional. Dalam RPJMN 2010-2014 kerangka visi di atas dioperasionalkan dalam pelaksanaan 11 (sebelas) prioritas nasional yang meliputi:
1. reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. pendidikan;
3. kesehatan;
4. penanggulangan kemiskinan;
5. ketahanan pangan;
6. infrastruktur;
7. iklim investasi dan usaha;
8. energi;
9. lingkungan hidup dan bencana;
10. daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta
11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Di samping itu, upaya pencapaian visi nasional juga akan didukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang: politik, hukum dan keamanan (polhukam), perekonomian, serta kesejahteraan rakyat.
Kedua, penyusunan rencana kerja yang implementatif. Dalam hal ini, yang dimaksud implementatif adalah strategi dan program-program disusun dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia (resource envelope), disertai indikator capaian yang terukur, jelas penanggungjawabnya, dan jelas pula biaya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Setiap program harus jelas kaitannya dengan sasaran-sasaran utama.
Melalui penetapan Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014, Bappenas melakukan rangkaian kegiatan Sosialisasi RPJMN 2010-2014 kepada daerah. Kegiatan sosialisasi dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan membagi dalam 6 (enam) wilayah sosialisasi yaitu Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Selatan, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Sosialisasi RPJMN 2010-2014 wilayah Jawa-Bali diselenggarakan di Kota Denpasar pada tanggal 16 April 2010. Acara Sosialisasi RPJMN 2010-2014 dihadiri oleh para pemangku kebijakan, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali, yang meliputi Provinsi Bali, Jawa Timur, Di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.
Dalam acara Sosialisasi RPJMN 2010-2014 Wilayah Jawa-Bali tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, juga memaparkan mengenai arah pengembangan wilayah Jawa-Bali sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Dalam RPJMN 2010-2014, wilayah Jawa-Bali memiliki beberapa isu strategis, yakni:
1. ketimpangan pembangunan intrawilayah antara bagian utara dan selatan;
2. menjaga momentum pertumbuhan Jawa dan Bali;
3. belum optimalnya nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional;
4. semakin meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian wilayah;
5. terancamnya fungsi Jawa dan bali sebagai lumbung pangan nasional, baik karena konversi lahan sawah maupun karena krisis sumber daya air;
6. tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk wilayah Jabodetabek;
7. tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat kegiatan ekonomi;
8. tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan; (9) menurunnya daya dukung lingkungan;
9. tingginya kasus tindak pidana korupsi; (11) tingginya ancaman terorisme pada obyek vital;
10. rendahnya daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global; serta
11. besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut serta permasalahan spesifik di setiap wilayah, maka arah pengembangan wilayah Jawa-Bali dalam kurun 2010-2014 adalah:
1. percepatan pembangunan perdesaan;
2. penguatan keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan;
3. percepatan pembangunan wilayah selatan Jawa;
4. peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi dan investasi;
5. pemantapan transformasi struktur ekonomi;
6. peningkatan surplus perdagangan internasional;
7. pengembangan industri unggulan potensial;
8. pengembangan jasa pariwisata dan perdagangan;
9. mempertahankan fungsi Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional;
10. pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk;
11. pengurangan tingkat pengangguran;
12. pengurangan tingkat kemiskinan;
13. pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
14. pemeliharaan dan pemulihan sumber daya air;
15. penanganan ancaman bencana banjir dan longsor;
16. peningkatan pemberantasan korupsi;
17. meminimalkan ancaman terorisme;
18. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sektor sekunder dan tersier;
19. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); serta
20. meminimalkan dampak kerugian akibat bencana alam.
Selain itu, dalam paparannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, menegaskan bahwa dokumen RPJMN 2010-2014 hendaknya dapat dijadikan pegangan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dalam lima tahun ke depan baik di pusat maupun di daerah yaitu menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan Lembaga serta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Sumber: www.bappenas.go.id | 13 April 2010
11 RKP 2011
Pemerintah tetapkan sebelas rencana program kerja 2011
________________________________________
JAKARTA. Pemerintah menetapkan sebelas rencana kerja 2011. Prioritas pembangunan itu merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 yang harus tercapai tahun 2011 mendatang.
SBY mengatakan, sebelas prioritas pembangunan 2011 itu merupakan pelaksanaan program yang pro growth ,pro job, pro poor dan pro environment. Diantaranya, Pertama, reformasi birokrasi dan tata kelola. “Saya ingin semuanya bergerak melakukan reformasi. Provinsi, kabupaten dan kota di samping jajaran pemerintah dan lembaga negara tingkat pusat,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara penyerahan DIPA 2011 di Istana Negara (28/12)
Kedua, peningkatan kualitas pendidikan.
Ketiga, peningkatan pelaksanaan upaya kesehatan dan peningkatan ketersediaan obat.
Keempat, penanggulangan kemiskinan.
Kelima, peningkatan ketahanan pangan.
Keenam, peningkatan infrastruktur dan peningkatan keselamatan, keamanan dan kualitas pelayanan transportasi yang memadai darat, laut, dan udara.
Ketujuh, pertumbuhan iklim investasi dan iklim usaha. Kedelapan, peningkatan rasio elektrifikasi dan pemanfaatan energi panas bumi. Kesembilan, penyeleng-garaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan terjaganya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Kesepuluh, pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan.
Kesebelas, peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program–program seni budaya.
Guna mendukung RKP Tahun 2011 mendatang, pemerntah telah memiliki APBN Tahun 2011. Menurut SBY, APBN 2011 adalah sumber daya untuk mencapai sasaran RKP 2011.
Source: kontan online
December 28, 2010 at 17:53
________________________________________
JAKARTA. Pemerintah menetapkan sebelas rencana kerja 2011. Prioritas pembangunan itu merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 yang harus tercapai tahun 2011 mendatang.
SBY mengatakan, sebelas prioritas pembangunan 2011 itu merupakan pelaksanaan program yang pro growth ,pro job, pro poor dan pro environment. Diantaranya, Pertama, reformasi birokrasi dan tata kelola. “Saya ingin semuanya bergerak melakukan reformasi. Provinsi, kabupaten dan kota di samping jajaran pemerintah dan lembaga negara tingkat pusat,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara penyerahan DIPA 2011 di Istana Negara (28/12)
Kedua, peningkatan kualitas pendidikan.
Ketiga, peningkatan pelaksanaan upaya kesehatan dan peningkatan ketersediaan obat.
Keempat, penanggulangan kemiskinan.
Kelima, peningkatan ketahanan pangan.
Keenam, peningkatan infrastruktur dan peningkatan keselamatan, keamanan dan kualitas pelayanan transportasi yang memadai darat, laut, dan udara.
Ketujuh, pertumbuhan iklim investasi dan iklim usaha. Kedelapan, peningkatan rasio elektrifikasi dan pemanfaatan energi panas bumi. Kesembilan, penyeleng-garaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan terjaganya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Kesepuluh, pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan.
Kesebelas, peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program–program seni budaya.
Guna mendukung RKP Tahun 2011 mendatang, pemerntah telah memiliki APBN Tahun 2011. Menurut SBY, APBN 2011 adalah sumber daya untuk mencapai sasaran RKP 2011.
Source: kontan online
December 28, 2010 at 17:53
MDGs, Ambisius atau Realistis?
Peringatan Erna Witoelar, Duta Besar PBB untuk Millennium Development Goals di kawasan Asia Pasifik, bahwa Indonesia mengalami kemunduran dalam pencapaian MDGs (18/4/2007), perlu diartikan sebagai "lampu kuning".
Pertama, karena upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 kini sudah setengah jalan. Kedua, akibat kemunduran itu, Indonesia sudah dilewati negara lain, seperti Vietnam.
MDGs merupakan penjabaran resolusi Majelis Umum Nomor 55/2 "Millennium Declaration" yang disepakati 8 September 2000 oleh para pemimpin dunia, termasuk Presiden Abdurrahman Wahid dari Indonesia..
MDGs mencerminkan isu-isu yang menjadi prioritas program pembangunan nasional. Di antara isu-isu prioritas itu adalah mengurangi 50 persen angka kemiskinan dan kelaparan, mengurangi dua pertiga angka kematian anak balita, memerangi penyakit seperti HIV dan malaria, serta memperbaiki lingkungan hidup.
Capaian MDGs
Meski dicanangkan tahun 2000, target MDGs diukur dari keadaan tahun 1990. Secara umum dapat dikatakan pelaksanaan MDGs memberi gambaran kontradiktif, menggembirakan sekaligus mencemaskan, pada tataran global, regional/subregional maupun nasional.
Secara umum dapat dikatakan, semua kawasan ada dalam posisi on track, meski kawasan Asia Timur dan Tenggara mengalami kemajuan lebih pesat dibanding kawasan lain, terutama Afrika Sub-Sahara yang amat lambat.
Berdasarkan United Nations MDGs Report 2006, pada tataran global, ada penurunan angka extreme poverty di negara berkembang dari 27,9 persen (1,2 miliar orang) menjadi 19,4 persen. Namun, pada tataran regional/subregional terlihat gambaran berbeda. Selama 1990-2002, Asia Timur dan Asia Tenggara-Oceania bahkan menunjukkan penurunan luar biasa (dari 33,0 persen menjadi 14,1 persen, dan dari 19,6 persen menjadi 7,6 persen) bahkan sudah melewati target yang ditetapkan.
Di Afrika Sub-Sahara angka kemiskinan hanya turun sedikit, tetapi masih amat tinggi, yaitu dari 44,6 persen menjadi 44,0 persen dari target 23 persen, sementara jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem bertambah 140 juta.
Di Indonesia, krisis 1997 menjadi titik balik. Saat itu hampir di semua target mengalami kemunduran. Dalam Indonesia Progress Report on MDGs 2005 yang disampaikan Bappenas tercatat, penduduk miskin tahun 1990 berjumlah 15,1 persen dan cenderung menurun pada tahun-tahun berikut, justru meningkat tahun 1999 menjadi 23,4 persen.
Tahun 2004, angka ini ditekan menjadi 16,7 persen, tetapi masih tetap di atas angka tahun 1990. Selain itu, dalam laporan tripartit ESCAP-UNDP-ADB MDGs: Progress in Asia and the Pacific 2006, Indonesia dinilai memiliki rapor "merah" dalam target-target seperti tingkat kemiskinan, pendidikan dasar, dan pengelolaan lingkungan.
"Practicable", "achievable"
Meski diakui sebagai komprehensif, dari awal disadari, MDGs belum tentu realistis (practicable) untuk semua negara, terutama di Afrika. Menurut Michael Clemens dan Todd Moss dari Center for Global Development (CGD), banyak negara miskin tidak akan dapat mencapai MDGs bukan karena tidak berbuat apa-apa (inaction) atau tidak ada bantuan (aid). Kegagalan itu lebih disebabkan MDGs sendiri dinilai terlalu ambisius dan terlalu berlebihan ekspektasi terhadap aid yang justru amat berisiko.
Untuk mengurangi setengah kemiskinan, ekonomi Afrika harus tumbuh sekitar 7 persen per tahun dalam kurun 2000-2015. Menurut data CGD tahun 2004, hanya tujuh dari 153 negara yang telah mencapai hal ini dalam kurun waktu 15 tahun
http://www.targetmdgs.org.
selasa, 23/9/08
Pertama, karena upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 kini sudah setengah jalan. Kedua, akibat kemunduran itu, Indonesia sudah dilewati negara lain, seperti Vietnam.
MDGs merupakan penjabaran resolusi Majelis Umum Nomor 55/2 "Millennium Declaration" yang disepakati 8 September 2000 oleh para pemimpin dunia, termasuk Presiden Abdurrahman Wahid dari Indonesia..
MDGs mencerminkan isu-isu yang menjadi prioritas program pembangunan nasional. Di antara isu-isu prioritas itu adalah mengurangi 50 persen angka kemiskinan dan kelaparan, mengurangi dua pertiga angka kematian anak balita, memerangi penyakit seperti HIV dan malaria, serta memperbaiki lingkungan hidup.
Capaian MDGs
Meski dicanangkan tahun 2000, target MDGs diukur dari keadaan tahun 1990. Secara umum dapat dikatakan pelaksanaan MDGs memberi gambaran kontradiktif, menggembirakan sekaligus mencemaskan, pada tataran global, regional/subregional maupun nasional.
Secara umum dapat dikatakan, semua kawasan ada dalam posisi on track, meski kawasan Asia Timur dan Tenggara mengalami kemajuan lebih pesat dibanding kawasan lain, terutama Afrika Sub-Sahara yang amat lambat.
Berdasarkan United Nations MDGs Report 2006, pada tataran global, ada penurunan angka extreme poverty di negara berkembang dari 27,9 persen (1,2 miliar orang) menjadi 19,4 persen. Namun, pada tataran regional/subregional terlihat gambaran berbeda. Selama 1990-2002, Asia Timur dan Asia Tenggara-Oceania bahkan menunjukkan penurunan luar biasa (dari 33,0 persen menjadi 14,1 persen, dan dari 19,6 persen menjadi 7,6 persen) bahkan sudah melewati target yang ditetapkan.
Di Afrika Sub-Sahara angka kemiskinan hanya turun sedikit, tetapi masih amat tinggi, yaitu dari 44,6 persen menjadi 44,0 persen dari target 23 persen, sementara jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem bertambah 140 juta.
Di Indonesia, krisis 1997 menjadi titik balik. Saat itu hampir di semua target mengalami kemunduran. Dalam Indonesia Progress Report on MDGs 2005 yang disampaikan Bappenas tercatat, penduduk miskin tahun 1990 berjumlah 15,1 persen dan cenderung menurun pada tahun-tahun berikut, justru meningkat tahun 1999 menjadi 23,4 persen.
Tahun 2004, angka ini ditekan menjadi 16,7 persen, tetapi masih tetap di atas angka tahun 1990. Selain itu, dalam laporan tripartit ESCAP-UNDP-ADB MDGs: Progress in Asia and the Pacific 2006, Indonesia dinilai memiliki rapor "merah" dalam target-target seperti tingkat kemiskinan, pendidikan dasar, dan pengelolaan lingkungan.
"Practicable", "achievable"
Meski diakui sebagai komprehensif, dari awal disadari, MDGs belum tentu realistis (practicable) untuk semua negara, terutama di Afrika. Menurut Michael Clemens dan Todd Moss dari Center for Global Development (CGD), banyak negara miskin tidak akan dapat mencapai MDGs bukan karena tidak berbuat apa-apa (inaction) atau tidak ada bantuan (aid). Kegagalan itu lebih disebabkan MDGs sendiri dinilai terlalu ambisius dan terlalu berlebihan ekspektasi terhadap aid yang justru amat berisiko.
Untuk mengurangi setengah kemiskinan, ekonomi Afrika harus tumbuh sekitar 7 persen per tahun dalam kurun 2000-2015. Menurut data CGD tahun 2004, hanya tujuh dari 153 negara yang telah mencapai hal ini dalam kurun waktu 15 tahun
http://www.targetmdgs.org.
selasa, 23/9/08
paraji
Turun-temurun Membantu Persalinan
EVY RACHMAWATI
Suasana di Kampung Cipageran, Desa Cikondang, sekitar 80 kilometer arah selatan dari pusat kota Kabupaten Garut, Jawa Barat, tampak lengang. Debu beterbangan saat kendaraan bermotor melintasi jalan tanah yang membelah perkampungan cukup terpencil di daerah perbukitan itu.
Dari pintu belakang sebuah rumah berdinding bilik anyaman bambu di kampung itu, seorang perempuan berjalan tertatih-tatih menuju dapur dan merapikan peralatan masak yang terletak di dekat tungku. Tangan kanannya tampak mengempit sebatang rokok linting.
Tubuh kurusnya siang itu dibalut kebaya dan kain panjang yang telah memudar warnanya. Setelah membuang puntung rokok, perempuan yang akrab dipanggil Mak A’ah (60-an) tersebut menuju ruang utama bangunan yang dihuni bersama suami dan anaknya. Di ruangan itu hanya ada sejumlah perabot tua.
Ketika seorang perempuan yang tengah berbadan dua mendatangi rumahnya untuk dipijat, Mak A’ah bergegas mengambil selembar kerudung dan mengenakannya. Perempuan tersebut lalu menghamparkan selembar tikar di ruangan beralas papan itu. Sedikit minyak sayur dituangkan di atas piring kecil.
Sang tamu bernama Sinta (18) tersebut segera merebahkan diri di atas tikar. Kausnya dibuka sebagian sehingga terlihat perutnya yang buncit. Setelah diolesi minyak, bagian bawah perut perempuan berkulit kuning langsat itu mulai diurut. ”Usia kandungannya tiga bulan. Perkiraan saya ini biasanya sama dengan hasil pemeriksaan bidan,” ujar Mak A’ah yang berprofesi sebagai dukun bayi atau paraji ini.
Diwariskan
Menjadi paraji merupakan peran yang dijalankan secara turun-temurun di kalangan masyarakat pedesaan. Miming Badriah (47), paraji di Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, misalnya, mengaku mewarisi kemampuan sebagai dukun beranak tersebut dari mertuanya. Setelah sering mendampingi mertuanya membantu persalinan, ia mulai praktik sebagai paraji sejak tujuh tahun lalu.
Hal serupa juga dialami Mak A’ah yang telah membantu ratusan persalinan di sekitar tempat tinggalnya sejak puluhan tahun silam. Semula ia hanya mendampingi neneknya yang juga seorang paraji. Setiap kali ada perempuan yang meminta dipijat saat hamil atau ingin ditolong saat melahirkan, ia akan ikut menemani sang nenek berjalan kaki menuju rumah warga yang butuh pertolongan.
Lambat laun ibu dari 12 anak— empat di antaranya meninggal dunia—itu mulai memberanikan diri membantu persalinan. Pertama kali praktik ia membantu proses kelahiran cucunya sendiri hingga akhirnya dikenal sebagai paraji di daerah tersebut. Untuk melayani persalinan, ia kerap harus naik-turun bukit menuju rumah ibu hamil, termasuk pada malam hari.
Demi menjalankan perannya sebagai paraji, Mak A’ah mengaku rajin berpuasa. Ia juga meracik sendiri ramuan tradisional untuk ibu hamil dan pascamelahirkan dengan bahan baku dari tanaman asli yang banyak ditemukan di daerah perbukitan itu. Tujuannya adalah agar ibu yang baru melahirkan tersebut segera pulih tenaganya.
Meski usianya telah senja, ia bertekad tetap menjalankan perannya sebagai paraji selama masih mampu melayani persalinan. Nenek dari Mak A’ah sendiri sampai harus ditandu ke rumah warga untuk membantu persalinan lantaran sudah tidak kuat lagi berjalan jauh dan terus beraktivitas sebagai paraji hingga menutup mata.
Dibutuhkan
Di tengah keterbatasan jumlah bidan dan tenaga kesehatan lain, keberadaan paraji sangat dirasakan manfaatnya oleh warga di daerah terpencil. Di sejumlah kampung di Desa Cikondang, Garut, misalnya, hampir seluruh bayi dilahirkan dengan bantuan paraji.
Hampir di tiap kampung ada lebih dari satu paraji yang siap dipanggil ke rumah warga untuk memijat ibu hamil, membantu persalinan, sampai memimpin upacara adat menyambut kelahiran bayi. Peran penting itu membuat keberadaan mereka telah berkembang jadi tokoh adat setempat yang dihormati.
Padahal, jika dilihat dari sisi ekonomi, uang yang diperoleh sebagai paraji hanya berkisar Rp 40.000 hingga Rp 60.000 setiap kali membantu persalinan sampai merawat bayi yang baru dilahirkan hingga berusia 40 hari. Bahkan ada yang hanya membayar Rp 15.000. Itu pun banyak yang mencicil pembayarannya.
Kondisi ini membuat masyarakat cenderung menggunakan jasa paraji dalam membantu persalinan. Sejumlah warga di daerah selatan Garut mengaku melahirkan anak-anak mereka dengan bantuan paraji meski rutin memeriksakan kehamilan pada bidan. Jika mengalami komplikasi seperti perdarahan, mereka baru minta pertolongan bidan.
Sinta (18), ibu hamil, juga mengaku berencana melahirkan dengan bantuan paraji atas anjuran suami dan orangtuanya. Sejak awal mengandung ia secara rutin memeriksakan kehamilan ke Mak A’ah yang bertetangga dengannya. ”Kalau perut terasa sakit, saya biasanya minta pijat ke Mak A’ah. Biasanya kalau sudah dipijat, tidak sakit lagi,” ujarnya.
Gakin ruwet
Hasil survei oleh Save The Children, organisasi nonpemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan anak, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menyebutkan, masyarakat pedesaan di daerah selatan Garut memilih dukun karena biayanya murah, bisa dicicil, tidak harus dengan uang, dan mengurus kartu keluarga miskin (gakin) yang ruwet.
Alasan lain adalah bidan lebih cepat meninggalkan ibu dan bayi dibandingkan dengan dukun bayi serta tidak memantau perkembangan bayi. Para kader posyandu juga menyatakan bidan sibuk dan buru-buru pergi setelah membantu persalinan, tak mengunjungi ibu dan bayi baru lahir yang ditolong dukun bayi, serta tidak memberi konseling. ”Hal ini membuat peran paraji sama dengan bidan,” ujar Tuti, koordinator Save The Children Garut.
Apalagi, warga di daerah terpencil sulit menjangkau tempat pelayanan kesehatan, termasuk pondok persalinan desa (polindes). Di Desa Cikondang, misalnya, ibu hamil yang hendak melahirkan di polindes harus naik ojek dengan tarif Rp 15.000 hingga Rp 40.000 sekali jalan. Mereka juga harus menempuh jalan tanah berliku.
Jika musim hujan tiba, jalan dari sejumlah kampung, seperti Cipageran, menuju polindes berlumpur sehingga sulit dilintasi kendaraan bermotor. Jalan satu-satunya adalah ibu hamil ditandu oleh warga secara bergantian selama sekitar satu jam ke polindes terdekat.
Masih kuatnya nilai-nilai tradisional dan sulitnya akses pelayanan kesehatan menyebabkan rendahnya cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan. Menurut data Dinas Kesehatan Garut tahun 2007, cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan baru 64,7 persen. Padahal, cakupan kunjungan ibu hamil sejak awal kehamilan hingga menjelang kelahiran ke tenaga kesehatan mencapai 85,97 persen.
Di selatan Garut, cakupannya relatif rendah. Di Kecamatan Cisompet, misalnya, cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan hanya 35,09 persen. Dari 1.080 ibu bersalin, hanya 379 orang yang ditolong tenaga kesehatan. Ibu umumnya hanya memeriksakan diri ke bidan pada trimester pertama kehamilan.
Kemitraan
Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Harni Koesno mengakui, peran dukun dalam membantu persalinan di berbagai daerah, terutama di lokasi terpencil, sulit dihilangkan di tengah keterbatasan jumlah bidan. Saat ini kebutuhan bidan di Indonesia lebih dari 200.000 orang, sedangkan jumlah bidan baru mencapai 104.000 orang.
Namun, pertolongan ibu bersalin bukan oleh tenaga kesehatan meningkatkan risiko kematian saat melahirkan. Hal itu karena para paraji kebanyakan masih memakai peralatan sederhana untuk membantu persalinan, seperti memotong tali pusat dengan pisau, silet, atau bambu.
Mereka tidak bisa menangani persalinan dengan komplikasi seperti perdarahan. Para dukun bayi juga kurang memahami tanda-tanda bahaya pada ibu bersalin dan bayi baru lahir sehingga bisa terlambat merujuk.
Untuk mengatasi masalah itu, sebagian bidan telah menjalin kemitraan dengan dukun bayi. Jika terjadi komplikasi seperti perdarahan, dukun akan segera merujuk ke bidan setempat. Dukun juga ikut membantu bidan saat menangani persalinan.
”Selain itu, perlu ada proses alih peran tanpa cara frontal karena dukun bayi juga berperan sebagai tokoh budaya. Biasanya calon paraji magang ke saudaranya yang jadi paraji karena itu kami mulai merekrut kerabat dukun untuk mengikuti pendidikan kebidanan,” kata Harni.
Sumber: Kompas Cetak, cetak.kompas.com
EVY RACHMAWATI
Suasana di Kampung Cipageran, Desa Cikondang, sekitar 80 kilometer arah selatan dari pusat kota Kabupaten Garut, Jawa Barat, tampak lengang. Debu beterbangan saat kendaraan bermotor melintasi jalan tanah yang membelah perkampungan cukup terpencil di daerah perbukitan itu.
Dari pintu belakang sebuah rumah berdinding bilik anyaman bambu di kampung itu, seorang perempuan berjalan tertatih-tatih menuju dapur dan merapikan peralatan masak yang terletak di dekat tungku. Tangan kanannya tampak mengempit sebatang rokok linting.
Tubuh kurusnya siang itu dibalut kebaya dan kain panjang yang telah memudar warnanya. Setelah membuang puntung rokok, perempuan yang akrab dipanggil Mak A’ah (60-an) tersebut menuju ruang utama bangunan yang dihuni bersama suami dan anaknya. Di ruangan itu hanya ada sejumlah perabot tua.
Ketika seorang perempuan yang tengah berbadan dua mendatangi rumahnya untuk dipijat, Mak A’ah bergegas mengambil selembar kerudung dan mengenakannya. Perempuan tersebut lalu menghamparkan selembar tikar di ruangan beralas papan itu. Sedikit minyak sayur dituangkan di atas piring kecil.
Sang tamu bernama Sinta (18) tersebut segera merebahkan diri di atas tikar. Kausnya dibuka sebagian sehingga terlihat perutnya yang buncit. Setelah diolesi minyak, bagian bawah perut perempuan berkulit kuning langsat itu mulai diurut. ”Usia kandungannya tiga bulan. Perkiraan saya ini biasanya sama dengan hasil pemeriksaan bidan,” ujar Mak A’ah yang berprofesi sebagai dukun bayi atau paraji ini.
Diwariskan
Menjadi paraji merupakan peran yang dijalankan secara turun-temurun di kalangan masyarakat pedesaan. Miming Badriah (47), paraji di Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, misalnya, mengaku mewarisi kemampuan sebagai dukun beranak tersebut dari mertuanya. Setelah sering mendampingi mertuanya membantu persalinan, ia mulai praktik sebagai paraji sejak tujuh tahun lalu.
Hal serupa juga dialami Mak A’ah yang telah membantu ratusan persalinan di sekitar tempat tinggalnya sejak puluhan tahun silam. Semula ia hanya mendampingi neneknya yang juga seorang paraji. Setiap kali ada perempuan yang meminta dipijat saat hamil atau ingin ditolong saat melahirkan, ia akan ikut menemani sang nenek berjalan kaki menuju rumah warga yang butuh pertolongan.
Lambat laun ibu dari 12 anak— empat di antaranya meninggal dunia—itu mulai memberanikan diri membantu persalinan. Pertama kali praktik ia membantu proses kelahiran cucunya sendiri hingga akhirnya dikenal sebagai paraji di daerah tersebut. Untuk melayani persalinan, ia kerap harus naik-turun bukit menuju rumah ibu hamil, termasuk pada malam hari.
Demi menjalankan perannya sebagai paraji, Mak A’ah mengaku rajin berpuasa. Ia juga meracik sendiri ramuan tradisional untuk ibu hamil dan pascamelahirkan dengan bahan baku dari tanaman asli yang banyak ditemukan di daerah perbukitan itu. Tujuannya adalah agar ibu yang baru melahirkan tersebut segera pulih tenaganya.
Meski usianya telah senja, ia bertekad tetap menjalankan perannya sebagai paraji selama masih mampu melayani persalinan. Nenek dari Mak A’ah sendiri sampai harus ditandu ke rumah warga untuk membantu persalinan lantaran sudah tidak kuat lagi berjalan jauh dan terus beraktivitas sebagai paraji hingga menutup mata.
Dibutuhkan
Di tengah keterbatasan jumlah bidan dan tenaga kesehatan lain, keberadaan paraji sangat dirasakan manfaatnya oleh warga di daerah terpencil. Di sejumlah kampung di Desa Cikondang, Garut, misalnya, hampir seluruh bayi dilahirkan dengan bantuan paraji.
Hampir di tiap kampung ada lebih dari satu paraji yang siap dipanggil ke rumah warga untuk memijat ibu hamil, membantu persalinan, sampai memimpin upacara adat menyambut kelahiran bayi. Peran penting itu membuat keberadaan mereka telah berkembang jadi tokoh adat setempat yang dihormati.
Padahal, jika dilihat dari sisi ekonomi, uang yang diperoleh sebagai paraji hanya berkisar Rp 40.000 hingga Rp 60.000 setiap kali membantu persalinan sampai merawat bayi yang baru dilahirkan hingga berusia 40 hari. Bahkan ada yang hanya membayar Rp 15.000. Itu pun banyak yang mencicil pembayarannya.
Kondisi ini membuat masyarakat cenderung menggunakan jasa paraji dalam membantu persalinan. Sejumlah warga di daerah selatan Garut mengaku melahirkan anak-anak mereka dengan bantuan paraji meski rutin memeriksakan kehamilan pada bidan. Jika mengalami komplikasi seperti perdarahan, mereka baru minta pertolongan bidan.
Sinta (18), ibu hamil, juga mengaku berencana melahirkan dengan bantuan paraji atas anjuran suami dan orangtuanya. Sejak awal mengandung ia secara rutin memeriksakan kehamilan ke Mak A’ah yang bertetangga dengannya. ”Kalau perut terasa sakit, saya biasanya minta pijat ke Mak A’ah. Biasanya kalau sudah dipijat, tidak sakit lagi,” ujarnya.
Gakin ruwet
Hasil survei oleh Save The Children, organisasi nonpemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan anak, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menyebutkan, masyarakat pedesaan di daerah selatan Garut memilih dukun karena biayanya murah, bisa dicicil, tidak harus dengan uang, dan mengurus kartu keluarga miskin (gakin) yang ruwet.
Alasan lain adalah bidan lebih cepat meninggalkan ibu dan bayi dibandingkan dengan dukun bayi serta tidak memantau perkembangan bayi. Para kader posyandu juga menyatakan bidan sibuk dan buru-buru pergi setelah membantu persalinan, tak mengunjungi ibu dan bayi baru lahir yang ditolong dukun bayi, serta tidak memberi konseling. ”Hal ini membuat peran paraji sama dengan bidan,” ujar Tuti, koordinator Save The Children Garut.
Apalagi, warga di daerah terpencil sulit menjangkau tempat pelayanan kesehatan, termasuk pondok persalinan desa (polindes). Di Desa Cikondang, misalnya, ibu hamil yang hendak melahirkan di polindes harus naik ojek dengan tarif Rp 15.000 hingga Rp 40.000 sekali jalan. Mereka juga harus menempuh jalan tanah berliku.
Jika musim hujan tiba, jalan dari sejumlah kampung, seperti Cipageran, menuju polindes berlumpur sehingga sulit dilintasi kendaraan bermotor. Jalan satu-satunya adalah ibu hamil ditandu oleh warga secara bergantian selama sekitar satu jam ke polindes terdekat.
Masih kuatnya nilai-nilai tradisional dan sulitnya akses pelayanan kesehatan menyebabkan rendahnya cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan. Menurut data Dinas Kesehatan Garut tahun 2007, cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan baru 64,7 persen. Padahal, cakupan kunjungan ibu hamil sejak awal kehamilan hingga menjelang kelahiran ke tenaga kesehatan mencapai 85,97 persen.
Di selatan Garut, cakupannya relatif rendah. Di Kecamatan Cisompet, misalnya, cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan hanya 35,09 persen. Dari 1.080 ibu bersalin, hanya 379 orang yang ditolong tenaga kesehatan. Ibu umumnya hanya memeriksakan diri ke bidan pada trimester pertama kehamilan.
Kemitraan
Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Harni Koesno mengakui, peran dukun dalam membantu persalinan di berbagai daerah, terutama di lokasi terpencil, sulit dihilangkan di tengah keterbatasan jumlah bidan. Saat ini kebutuhan bidan di Indonesia lebih dari 200.000 orang, sedangkan jumlah bidan baru mencapai 104.000 orang.
Namun, pertolongan ibu bersalin bukan oleh tenaga kesehatan meningkatkan risiko kematian saat melahirkan. Hal itu karena para paraji kebanyakan masih memakai peralatan sederhana untuk membantu persalinan, seperti memotong tali pusat dengan pisau, silet, atau bambu.
Mereka tidak bisa menangani persalinan dengan komplikasi seperti perdarahan. Para dukun bayi juga kurang memahami tanda-tanda bahaya pada ibu bersalin dan bayi baru lahir sehingga bisa terlambat merujuk.
Untuk mengatasi masalah itu, sebagian bidan telah menjalin kemitraan dengan dukun bayi. Jika terjadi komplikasi seperti perdarahan, dukun akan segera merujuk ke bidan setempat. Dukun juga ikut membantu bidan saat menangani persalinan.
”Selain itu, perlu ada proses alih peran tanpa cara frontal karena dukun bayi juga berperan sebagai tokoh budaya. Biasanya calon paraji magang ke saudaranya yang jadi paraji karena itu kami mulai merekrut kerabat dukun untuk mengikuti pendidikan kebidanan,” kata Harni.
Sumber: Kompas Cetak, cetak.kompas.com
Tak Ada Alasan Tujuan MDG Tak Tercapai???
Tak Ada Alasan Tujuan MDG Tak Tercapai
Meskipun negara-negara berkembang yang menjadi tujuan pembangunan milenium (MDG) masih banyak didera persoalan, tidak ada alasan target tersebut gagal tercapai tahun 2015. Semua pihak harus berjuang keras mewujudkan komitmennya.
Masyarakat dengan dimotori LSM harus berjuang keras mendorong sekaligus menekan pemerintah agar tetap menjalankan komitmen yang telah ditandatangani tahun 2000 itu.
Dukungan lain diharapkan muncul dari negara-negara kaya, yang salah satunya banyak berperan dalam mekanisme perdagangan global. "Tidak ada alasan tujuan MDG gagal tercapai, salah satunya membutuhkan fokus perhatian dari negara-negara maju," kata Direktur Kampanye Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDG’s) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Salil Shetty dalam pertemuan kelompok kampanye MDG Indonesia dengan media di Jakarta, Minggu (22/5).
Tahun 2000 ada 189 negara anggota PBB berkomitmen pada delapan tujuan, yakni pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Menurut Salil, komitmen politik di tingkat nasional masing- masing negara penanda tangan tekad untuk mencapai MDG’s tergolong tinggi. Akan tetapi, kenyataan di lapangan masih belum memuaskan.
Atas dasar inilah PBB menggelar kampanye global untuk mendorong percepatan tercapainya tujuan pembangunan milenium. "Sebenarnya kuncinya bukan pada kampanye global, tetapi bagaimana kampanye di tingkat lokal bisa berjalan efektif," kata dia.
Duta Besar Khusus PBB untuk MDG Asia Pasifik Erna Witoelar menilai, perkembangan di tingkat global menunjukkan komitmen negara belum berwujud di tingkat pelaksanaan. Di Indonesia hampir semua obyek tujuan MDG masih dalam kondisi memprihatinkan.
Jumlah warga miskin masih sangat besar, anak tak sekolah tinggi, kasus malaria, demam berdarah, dan tuberkolusis belum juga teratasi, angka kematian anak dan ibu tinggi, kesetaraan jender pun belum terwujud. Demikian pula kualitas lingkungan yang kian memprihatinkan. "Anggaran pemerintah sebenarnya cukup, seperti untuk mengurangi kemiskinan. Persoalannya, hal itu tidak tepat sasaran," kata Salil.
Harus "pro poor"
Koordinator Steering Committee Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pencapaian MDG’s Indonesia Titik Hartini mengatakan, tujuan pembangunan milenium tidak mungkin tercapai selama kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada orang miskin (pro poor).
Faktanya, itulah yang kini terjadi, tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Banyak provinsi yang tak akan mencapai target pengurangan 25 persen kemiskinan di daerahnya," kata dia.
Salah satu kebijakan yang dinilai disia-siakan untuk mencapai tujuan MDG adalah pemerintah tidak mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan salah satu tujuan yang ditetapkan. (GSA)
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0505/26/humaniora/1774274.htm
Meskipun negara-negara berkembang yang menjadi tujuan pembangunan milenium (MDG) masih banyak didera persoalan, tidak ada alasan target tersebut gagal tercapai tahun 2015. Semua pihak harus berjuang keras mewujudkan komitmennya.
Masyarakat dengan dimotori LSM harus berjuang keras mendorong sekaligus menekan pemerintah agar tetap menjalankan komitmen yang telah ditandatangani tahun 2000 itu.
Dukungan lain diharapkan muncul dari negara-negara kaya, yang salah satunya banyak berperan dalam mekanisme perdagangan global. "Tidak ada alasan tujuan MDG gagal tercapai, salah satunya membutuhkan fokus perhatian dari negara-negara maju," kata Direktur Kampanye Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDG’s) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Salil Shetty dalam pertemuan kelompok kampanye MDG Indonesia dengan media di Jakarta, Minggu (22/5).
Tahun 2000 ada 189 negara anggota PBB berkomitmen pada delapan tujuan, yakni pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Menurut Salil, komitmen politik di tingkat nasional masing- masing negara penanda tangan tekad untuk mencapai MDG’s tergolong tinggi. Akan tetapi, kenyataan di lapangan masih belum memuaskan.
Atas dasar inilah PBB menggelar kampanye global untuk mendorong percepatan tercapainya tujuan pembangunan milenium. "Sebenarnya kuncinya bukan pada kampanye global, tetapi bagaimana kampanye di tingkat lokal bisa berjalan efektif," kata dia.
Duta Besar Khusus PBB untuk MDG Asia Pasifik Erna Witoelar menilai, perkembangan di tingkat global menunjukkan komitmen negara belum berwujud di tingkat pelaksanaan. Di Indonesia hampir semua obyek tujuan MDG masih dalam kondisi memprihatinkan.
Jumlah warga miskin masih sangat besar, anak tak sekolah tinggi, kasus malaria, demam berdarah, dan tuberkolusis belum juga teratasi, angka kematian anak dan ibu tinggi, kesetaraan jender pun belum terwujud. Demikian pula kualitas lingkungan yang kian memprihatinkan. "Anggaran pemerintah sebenarnya cukup, seperti untuk mengurangi kemiskinan. Persoalannya, hal itu tidak tepat sasaran," kata Salil.
Harus "pro poor"
Koordinator Steering Committee Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pencapaian MDG’s Indonesia Titik Hartini mengatakan, tujuan pembangunan milenium tidak mungkin tercapai selama kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada orang miskin (pro poor).
Faktanya, itulah yang kini terjadi, tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Banyak provinsi yang tak akan mencapai target pengurangan 25 persen kemiskinan di daerahnya," kata dia.
Salah satu kebijakan yang dinilai disia-siakan untuk mencapai tujuan MDG adalah pemerintah tidak mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan salah satu tujuan yang ditetapkan. (GSA)
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0505/26/humaniora/1774274.htm
Langganan:
Postingan (Atom)