Tak Ada Alasan Tujuan MDG Tak Tercapai
Meskipun negara-negara berkembang yang menjadi tujuan pembangunan milenium (MDG) masih banyak didera persoalan, tidak ada alasan target tersebut gagal tercapai tahun 2015. Semua pihak harus berjuang keras mewujudkan komitmennya.
Masyarakat dengan dimotori LSM harus berjuang keras mendorong sekaligus menekan pemerintah agar tetap menjalankan komitmen yang telah ditandatangani tahun 2000 itu.
Dukungan lain diharapkan muncul dari negara-negara kaya, yang salah satunya banyak berperan dalam mekanisme perdagangan global. "Tidak ada alasan tujuan MDG gagal tercapai, salah satunya membutuhkan fokus perhatian dari negara-negara maju," kata Direktur Kampanye Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDG’s) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Salil Shetty dalam pertemuan kelompok kampanye MDG Indonesia dengan media di Jakarta, Minggu (22/5).
Tahun 2000 ada 189 negara anggota PBB berkomitmen pada delapan tujuan, yakni pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Menurut Salil, komitmen politik di tingkat nasional masing- masing negara penanda tangan tekad untuk mencapai MDG’s tergolong tinggi. Akan tetapi, kenyataan di lapangan masih belum memuaskan.
Atas dasar inilah PBB menggelar kampanye global untuk mendorong percepatan tercapainya tujuan pembangunan milenium. "Sebenarnya kuncinya bukan pada kampanye global, tetapi bagaimana kampanye di tingkat lokal bisa berjalan efektif," kata dia.
Duta Besar Khusus PBB untuk MDG Asia Pasifik Erna Witoelar menilai, perkembangan di tingkat global menunjukkan komitmen negara belum berwujud di tingkat pelaksanaan. Di Indonesia hampir semua obyek tujuan MDG masih dalam kondisi memprihatinkan.
Jumlah warga miskin masih sangat besar, anak tak sekolah tinggi, kasus malaria, demam berdarah, dan tuberkolusis belum juga teratasi, angka kematian anak dan ibu tinggi, kesetaraan jender pun belum terwujud. Demikian pula kualitas lingkungan yang kian memprihatinkan. "Anggaran pemerintah sebenarnya cukup, seperti untuk mengurangi kemiskinan. Persoalannya, hal itu tidak tepat sasaran," kata Salil.
Harus "pro poor"
Koordinator Steering Committee Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pencapaian MDG’s Indonesia Titik Hartini mengatakan, tujuan pembangunan milenium tidak mungkin tercapai selama kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada orang miskin (pro poor).
Faktanya, itulah yang kini terjadi, tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Banyak provinsi yang tak akan mencapai target pengurangan 25 persen kemiskinan di daerahnya," kata dia.
Salah satu kebijakan yang dinilai disia-siakan untuk mencapai tujuan MDG adalah pemerintah tidak mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan salah satu tujuan yang ditetapkan. (GSA)
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0505/26/humaniora/1774274.htm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar